Anggaran itu pun disebut tidak masuk ke Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2017. Karena itu, LKPJ APBD 2017 Pemprov DKI Jakarta ditolak.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai penolakan LKPJ sudah politis. Padahal, proses tersebut hal teknis yang bisa diselesaikan.
'Saya rasa ini prosesnya sudah politis, sebenarnya ini menjadi proses yang teknokratis. Mereka beralasan karena SILPA. Nanti kita teruskan saja pembicaraan dengan mereka mengapa ini terjadi SILPA,' kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Juli 2018.
Anies menjelaskan SILPA Rp13,17 triliun berasal dari pendapatan yang meningkat dan realisasi pengadaan tanah sebesar 72%. Realisasi pengadaan tanah tak mencapai 72% lantaran terpentok prosedur.
'Karena ada prinsip kehati-hatian yang kita terapkan. Desember lalu, saya membuat pergub yang tidak lagi izinkan pembayaran dengan uang cash. Nah karena itulah menjadi lebih hati-hati,' pungkas dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan rincian anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang diberikan ke Pemprov DKI sebesar Rp4,29 triliun. Pertanyaan itu disampaikan saat rapat pembahasan LKPJ APBD DKI 2017 pada Rabu, 18 Juli.
'Jadi, ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang belum tersajikan. Itu belum bisa dimengerti secara baik,' kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dalam rapat, politikus PDI Perjuangan ini sempat meminta penjelasan pada eksekutif, namun mereka tak dapat menjelaskan. Rapat pun ditunda hingga eksekutif bisa menjelaskan dan SKPD lengkap. 'Rapat kita tunda, supaya ada pendalaman mengenai hal-hal yang kita tanyakan tadi,' tutur dia.
Dalam laporan yang diterima dewan, SILPA DKI 2017 sebesar Rp13,17 triliun didapatkan dari dua sumber. Sumber pertama dari pelampauan target pendapatan sebesar Rp2,482 triliun.
Uang tersebut berasal dari pendapatan asil daerah (PAD) sebesar Rp2,21 triliun dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp272 miliar. Sumber kedua karena efisiensi belanja dan belanja yang tidak terserap dengan total Rp11,1 triliun.
Dengan rincian, belanja operasi Rp6,35 triliun, belanja modal Rp4,36 triliun, serta belanja tak terduga dan transfer sebesar Rp44,68 miliar.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/metro/9K...n-lkpj-politis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar